BKD Garut Panggil Korban Dugaan Penipuan SK CPNS oleh Oknum Guru SD di Cibatu

HARIANGARUT.NEWS - Setelah sebelumnya dimediasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Aton Mustofa yang menjadi korban dugaan penipuan oleh EA, oknum ASN guru SD Negeri 1 Cibunar Kecamatan Cibatu yang menjanjikan SK Pengangkatan PNS dipanggil Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kabupaten Garut.

Bertempat di ruang Kabid PKAP BKD Kabupaten Garut, Jalan Terusan Pahlawan, Sukagalih, Kecamatan Tarogong Kidul, pada, Kamis (22/10/2026), kasus pemanggilan korban dilakukan untuk proses klarifikasi, pendataan kerugian, hingga pelaporan ke pihak kepolisian jika musyawarah berakhir gagal.

Sebagaimana diwartakan sebelumnya, oknum guru ASN berinisial EA tersebut menjanjikan pengangkatan CPNS kepada Ani, putri Aton Mustofa. Untuk melancarkan aksinya, EA meminta sejumlah uang dengan dalih biaya pengurusan. Total kerugian yang dialami kedua korban mencapai Rp164 juta.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan (PKAP) BKD Kabupaten Garut, Heri Hermansyah, mempertanyakan hasil mediasi yang telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) untuk penyelesaian permasalahan Aton Mustofa dan EA.

"Kami memanggil saudara Aton yang diduga korban kasus penipuan SK CPNS, dan menanyakan hasil pertemuan dengan Disdik. Sebelumnya kami menyarankan kepada Dinas Pendidikan agar kedua belah pihak dipertemukan langsung serta dibuatkan berita acara atas kesepakatan supaya masalah ini bisa segera selesai," katanya.

Heri menyebut, pihaknya akan terus intens memantau perkembangan penyelesaian, BKD dalam hal ini tentunya sudah memiliki catatan-catatan sebagai bahan pertimbangan terhadap terduga pelaku.

Pihaknya memastikan akan memanggil dan memeriksa oknum guru ASN berinisial EA yang diduga melakukan penipuan terhadap Aton dengan modus janji kelulusan sebagai pegawai PNS.

"Kalau tidak ada itikad baik dari Bu EA, silahkan pak Aton untuk membuat pelaporan kepada Aparat Penegak Hukum, kepolisian atas pasal dugaan penipuan," tandas Heri.

Porsi BKD, lanjut Heri, akan melakukan proses pemeriksaan kepada EA kaitan dengan penegakan disiplin dan integritas. Untuk masalah penipuan yang dilakukan EA, adalah kewenangan Aparat Penegak Hukum (APH).

"Jika PNS dilaporkan ke polisi lalu resmi ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dua tahun atau lebih, BKD bertugas memproses administrasi, ini bisa sampai pemecatan," tegasnya.

Berdasarkan informasi hasil koordinasi dengan Dinas Pendidikan,  yang bersangkutan EA menyatakan kesiapan untuk mengembalikan uang korban. Meski demikian, Heri menegaskan bahwa pengembalian uang tidak otomatis menghentikan proses pemeriksaan internal.***