Penunjukan Sekda Itu Diranah Eksekutif, Ketua Umum Mata Jabar : DPRD Jangan Gaduhkan Proses

HARIANGARUT.NEWS - Ketua Umum Masyarakat Transparansi Jawa Barat (Mata Jabar), Iyep S. Arrasyid SE, menegaskan proses penentuan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut merupakan hak prerogatif Bupati yang tidak perlu digaduhkan publik. Pernyataan ini disampaikan menyusul maraknya spekulasi terkait seleksi pejabat strategis tersebut.

"Sekda itu berada di ranah eksekutif. Itu hak prerogatif Bupati, karena yang akan menggunakan Sekda tersebut adalah Bupati sendiri untuk mengakselerasi pembangunan sesuai visinya. Tentunya Bupati tahu siapa yang akan berperan dengan kapasitasnya membantu daerah, dan turut mensukseskan komitmen dalam upaya meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa dan akuntabel,” tegas Iyep kepada hariangarut.news, Selasa (20/10/2026).

Ia menjelaskan, Sekda memiliki peran krusial sebagai penghubung antara kebijakan Bupati dan pelaksanaan di lapangan. Sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Sekda juga menjadi komunikator utama antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan anggaran. Namun, posisi tersebut tetap berada di bawah kendali penuh Bupati.

"DPRD memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran, bukan campur tangan menentukan siapa Sekdanya. Yang boleh dilakukan adalah mengawal agar proses seleksi berjalan sesuai meritokrasi dan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Ketua Mata Jabar mengingatkan mekanisme seleksi Sekda telah diatur jelas dalam regulasi. Panitia seleksi akan menyerahkan tiga nama calon terbaik kepada Bupati, kemudian Bupati memilih satu nama untuk diajukan dan dilantik sebagai Sekda definitif. Keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan kepala daerah.

"Kita percayakan kepada Bupati untuk memilih figur yang paling tepat mendampingi pemerintahannya. Tidak perlu ada upaya mempengaruhi persepsi publik atau menciptakan kegaduhan yang justru menghambat proses,” tegasnya.

Pernyataan Iyep muncul di tengah dinamika politik lokal Garut yang sedang mempersiapkan pergantian Sekda. Ia berharap semua pihak termasuk DPRD Garut menghormati kewenangan konstitusional masing-masing lembaga demi kelancaran roda pemerintahan daerah.

"Sekda merupakan posisi struktural tertinggi di daerah, sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mana Sekda memiliki tugas dan wewenang membantu Bupati, menentukan kebijakan strategis di daerah, termasuk badan dan lembaga teknis di daerah. Tapi untuk penentuan akhir, itu domain Bupati. Silahkan saja DPRD tetap menjalankan fungsi kontrol secara proporsional. Jaga sinergi antar lembaga demi kemajuan Garut,” pungkasnya.***