Politisi Golkar Garut : Tidak Ada Hadiah Politik Jabatan Sekda

HARIANGARUT.NEWS -  Politisi senior Partai Golkar Kabupaten Garut, H. Agus Indra Arisandi, S.HI, meminta semua pihak untuk tidak mempolitisasi proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut.

Menurutnya, semua pihak harus memahami seluruh ketentuan yang berlaku terkait pengisian jabatan di lingkup birokrasi guna menjaga transparansi, objektivitas, dan netralitas dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama tersebut, yang juga seharusnya jauh dari intervensi politik atau kepentingan lainnya.

"Setiap saran atau masukan yang ditujukan kepada Bupati dalam kapasitas selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) terkait pengisian jabatan Sekda dari berbagai pihak, sekalipun dari DPRD, tidak seharusnya mengarah pada politiking atau manuver politik untuk memberikan pengaruh tertentu kepada Bupati," jelas mantan Anggota DPRD Kabupaten Garut tersebut, Senin (19/10/2026).

Agus menegaskan, jika pendapat anggota DPRD dimaksudkan sebagai bagian dari fungsi pengawasan, tentu harus disampaikan pada momen dan forum yang tepat sesuai ketentuan perundang-undangan atau tata tertib DPRD.

"Tidak beropini melalui media yang kemudian dapat menimbulkan kesan atau interpretasi negatif terkait hubungan antara DPRD dan Bupati sebagai sesama unsur penyelenggara pemerintahan daerah," ujarnya.

Ia menjelaskan, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, Bupati memiliki kewenangan dalam pembinaan ASN yang mencakup 4 hal, yaitu pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan pembinaan manajemen ASN. Dalam menjalankan kewenangannya, kepala daerah tetap wajib mematuhi NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) yang ditetapkan instansi pusat atau peraturan perundang-undangan.

"Harus dipahami pula bahwa Bupati dilarang menyalahgunakan kedudukannya sebagai PPK untuk melakukan politisasi birokrasi. Dalam konteks itu, Bupati juga tidak dapat diintervensi oleh kepentingan apapun termasuk kepentingan politik atau kelompok tertentu," tegasnya.

Oleh karena itu, dalam pandangannya, pendapat Fraksi Gerindra yang disampaikan sebelum proses pengisian jabatan Sekda dilaksanakan memiliki tendensi sebagai upaya intervensi politik.

"Karena disampaikan melalui media dan tidak disampaikan melalui forum rapat kerja atau rapat konsultasi. Sehingga kemudian dapat menimbulkan kesan atau opini seolah-olah Bupati sudah melakukan politisasi birokrasi dalam proses pengisian jabatan Sekda," jelasnya.

Agus mengaku yakin, Bupati Garut adalah sosok yang taat terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan basis sebagai cendekiawan, Bupati dalam setiap langkahnya senantiasa memperhatikan norma dan bertindak secara cermat.

Bagaimanapun prosesnya, lanjut Agus, seleksi Sekda tentunya sudah melalui tahapan penilaian kompetensi, rekam jejak, dan integritas oleh Tim Pansel yang independen, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan atau "birahi" politik tertentu.

"Saya yakin Bupati akan mengedepankan kepentingan organisasi Pemerintah Daerah, bukan kepentingan pribadi, kelompok atau bahkan kepentingan partai politik tertentu. Beliau sadar betul bahwa ketidaktepatan dalam memilih ASN sebagai Sekda akan memberikan dampak besar terhadap kinerja birokrasi pemerintahan daerah," tandasnya.

Integritas Bupati Garut tengah diuji dalam proses pengisian jabatan Sekda. Dan menurut Agus, Bupati tentu mengetahui bahwa intervensi politik dapat mencederai profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dan membuat jabatan Sekda tidak diisi oleh figur yang paling cakap secara administratif.

"Posisi Sekda adalah jabatan penting yang membantu kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan. Memiliki peran vital dalam mengkoordinasikan seluruh perangkat daerah, menjadi penghubung utama antara Bupati dengan jajaran birokrasi di bawahnya. Bupati pasti tahu, Sekda menjadi tokoh kunci dalam memastikan kelancaran dan efektivitas jalannya pemerintahan di daerah. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi Bupati apalagi kelompok tertentu,” pungkas Agus Indra Arisandi.***