Tidak Lagi Full Open Bidding Konvensional, Perdana Seleksi Sekda Garut Terapkan Sistem Manajemen Talenta

HARIANGARUT.NEWS - Dalam beberapa waktu terakhir, dinamika pemerintahan di Kabupaten Garut menjadi sorotan publik terkait proses penunjukan dan pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda). Jabatan Sekda yang merupakan posisi birokrasi tertinggi di tingkat kabupaten tidak hanya memiliki nilai administratif, tetapi juga memiliki dampak besar terhadap stabilitas dan arah kinerja pemerintahan daerah. Karena itu, setiap proses pengisiannya hampir selalu menjadi perhatian masyarakat.

Pembahasan mengenai pengisian jabatan Sekda memunculkan berbagai pertanyaan di ruang publik. Berbagai pihak mempertanyakan bagaimana mekanisme pengangkatannya dilakukan, apakah seluruh prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan, serta sejauh mana kewenangan masing-masing pihak dalam proses tersebut. Perhatian publik ini pada dasarnya menunjukkan meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Terkait hal tersebut, mantan anggota DPRD Kabupaten Garut yang juga saat ini menjabat sebagai Wakil Bidang Pengabdian Sosial DPD Partai Golkar Jawa Barat, H. Agus Indra Arisandi, S.HI, mengungkapkan, di Kabupaten Garut saat ini telah dilakukan metode terbaru dalam proses seleksi Sekda yakni melalui Manajemen Talenta.

"Ini merupakan sistem manajemen untuk mengidentfikasi berdasarkan tingkatan kinerja dan potensial sehingga dapat mengembangkan kariernya lebih lanjut untuk mendukung terwujudnya sasaran strategi instansi," ungkap Agus Indra, menanggapi ragam opini terkait proses seleksi Sekda Garut, menyusul akan segera berakhirnya masa jabatan Nurdin Yana pada Oktober 2026.

"Pemkab Garut untuk perdana menerapkan Sistem Manajemen Talenta dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah. Proses pengisian jabatan Sekda di Garut kali ini tidak lagi full open bidding konvensional melalui seleksi terbuka, tapi didahului seleksi talenta dari "Talent Pool" yang sudah dipetakan," ungkap Agus Indra, Sabtu (24/10/2026).

Mekanisme tersebut, lanjut Dia, mengacu pada sistem manajemen talenta yang telah memetakan kompetensi ASN. Melalui sistem itu, imbuhnya, bupati tinggal menetapkan pejabat yang telah memenuhi kriteria sesuai dengan kategori yang ditentukan. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN Pasal 51, kata Agus, merupakan salah satu Manajemen ASN berbasis Sistem Merit, termasuk Manajemen Talenta.

"Pemkab Garut sudah menggunakan sistem manajemen talenta, jadi tidak mungkin mengulangnya menjadi Open Bidding. Sekarang tinggal menunggu tim dari Komite Talenta menyerahkan kepada Bupati. Komite Talenta ASN sendiri adalah tim yang memberikan rekomendasi dalam pengambilan keputusan atau pertimbangan dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian bagi Pegawai ASN," bebernya.

Menurut Agus, posisi Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian memiliki kewenangan utama dalam proses pengangkatan pejabat struktural di daerah. Agus percaya, kewenangan itu tetap berada dalam kerangka hukum administrasi negara. Artinya, keputusan bupati akan mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang, seperti halnya sistem Managemen Talenta yang saat ini sedang ditempuh Pemkab Garut.

"Manajemen Talenta sebagai mekanisme kontrol administratif agar proses pengangkatan berjalan sesuai aturan. Ia bukan mekanisme untuk menentukan siapa yang harus dipilih. Permasalahan hukum juga dapat muncul apabila terjadi intervensi dalam proses seleksi sekda. Tindakan semacam ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip merit system dalam manajemen ASN,” jelasnya.

Agus memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip sistem merit. Pihaknya memberikan dukungan penuh kepada Panitia Seleksi agar proses ini berlangsung secara akuntabel, transparan, dan menghasilkan figur Sekretaris Daerah yang profesional, berintegritas, serta mampu mengakselerasi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Garut.***